Home / breaking / Merasa Tak Puas, Korban Penggelapan Layangkan Praperadilan
Saksi ahli hukum saat menjalani sidang praperadilan di Pengadilan negeri palembang

Merasa Tak Puas, Korban Penggelapan Layangkan Praperadilan

Palembang, newshunter.com–
Merasa tak puas dengan
Penanganan kasusnya lantaran di terbitkan surat pemberhentian perkara atau SP3 oleh Penyidik Polda Sumsel, membuat Amin melayangkan permohonan praperadilan di PN klas 1 A khusus Palembang, Selasa (1/10).

Gugatan tersebut dilayangkan lantaran Amin merasa tak terima dan dirugikan oleh Joki Halim yang sebelumnnya ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda namun di hentikan kasusnya usai dianggap bukan merupakan tindak pidana untuk dimajukan ke ranah sidang menurut Polda Sumsel hingga diterbitkannya SP3.

Pada sidang dengan agenda penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan saksi ahli ini dihadirkan dan didengarkan keterangan Dr. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H selaku ahli hukum dan kriminolog.

Menurut Sarifuddin dalam sidang menerangkan terkait SP3 menurutnya tidak ada yang namanya penghentian penyidikan, namun yang benar adalah penghentian penyelidikan jika dalam suatu perkara tersebut bukanlah tindak pidana,”Jika pun dihentikan Pihak kepolisian juga wajib harus menembuskan ke pihak kejaksaan agar mengetahui proses yang telah dihentikan, namun jika tidak hal itu bisa dianggap menyalahi prosedur,” Jelas Udin.

Lanjutnya, untuk saksi itu, kriterianya harus mendengar, mengetahui dan menyaksikan suatu kejadian tersebut secara jelas sehingga bisa mendukung ketarangan ataupun menjadi buktinyata untuk maju keranah hukum, “Saksi harus jelas, tidak bisa setengah- setengah yang disebut saksi itu apalagi saksi untuk jual beli atau pembayaran haruslah melihat, mendengar dan menyaksikan serta mengetahui adanya proses bayar dari terlapor ke pelapor serta menyertalan tanda bukti yang sah berupa kwetansi, nota maupun bukti lain yang sah.”terang Kriminolog kondang ini.

Sementara itu kuasa hukum pemohon, asisten advokad Leonardo saputra SH didampingi Chatarina claudiya S. SH CLA mengatakan jika gugatan kliennya tersebut sudah sangat benar, “Kami hanya menuntut keadilan, praperadilan adalaha hal yang diatur undang-undang dan sah untuk para pencari keadilan seperti klien kami ini,”Jelasnya sembari berharap gugatan mereka dikabulkan majelis hakim diketuai Sobur SH MH.

Terpisah, Joki halim yang sempat berstatus tersangka kasus penipuan dan penggelapan sebelum akhirnya di SP3 ini ditemui saat sidang berlangsung mengaku sangat tak terima atas gugatan tersebut, lantaran dia merasa tak pernah menipu korbannya apalagi menggelapkan sejumlah uang,”Kamu buat berita yang benar, saya tidak pernah menipu atau apapun, semua fakta dibalik ceritanya penggugat itu mengada-ada dan memutar balik fakta saya, jelas sudah Sp3 perkara saya,”Jelasnya.

 

Pada gugatanya Amin melalui kuasa hukumnya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang klas 1 A khusus yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo memutus perkara dan Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya, Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan menghentikan penyidikan tindak pidana atas peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP

“Sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LPB / 854 / X / 2018 / SPKT tanggal 28 Oktober 2018. Dimana pada tanggal 03 Mei 2019 Pemohon mendapatkan surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP. DIk / 337.b / V / 2019 / Ditreskrimum yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,” terang Leo.

 

Selain itu, lanjut Leo, Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutlan penyidikan atas peristiwa tindak pidana dalam dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LPB / 854 / X / 2018 / SPKT tanggal 28 Oktober 2018, dengan Tersangka atas nama Joki Halim, karena hal tersebut sah berdasarkan hukum.

 

“Oleh karenanya segala tindakan atau penetapan lainnya yang timbul atau terkait dengan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB / 854 / X / 2018 / SPKT tanggal 28 Oktober 2018 mempunyai kekuatan hukum tetap dengan menggugurkan Surat Penghentian Penyidikan serta Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan Nomor SP. DIk / 337.b / V / 2019 / Ditreskrimum tanggal 03 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Termohon terkait dengan tindak pidana sebagaimana tertuang di dalam Laporan Polisi Nomor LPB / 854 / X / 2018 / SPKT tanggal 28 Oktober 2018, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap” jelas Leo.

 

Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon, yang berkaitan dengan penghentian penyidikan atas tersangka dan Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Joki Halim sebagai tersangka dengan dugaan Penipuan dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah sah dan sesuai berdasarkan atas Hukum.

 

Memerintahkan kepada Termohon untuk atas nama Joki Halim kembali menjadi tersangka atas dugaan Penipuan dan atau Penggelapan sesuai dengan Pasal 378 dan atau 372 KUHP segera setelah putusan perkara ini.(zam)

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun
x

Berita Lain

Resnarkoba Polres Kampar Kembali Tangkapi 6 Pelaku Narkoba Dibeberapa Lokasi

KAMPAR,newshanter.com – Disaat Aparat Kepolisian tengah sibuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang telah ...