Home / breaking / Walinagari Pangkalan : Mediasi Yang Diadakan Bamus Tidak Tepat Antara Laporan Dengan Fakta Yang Sebenarnya

Walinagari Pangkalan : Mediasi Yang Diadakan Bamus Tidak Tepat Antara Laporan Dengan Fakta Yang Sebenarnya

Limapuluh Koto. Newshanter.com.–Mediasi yang difasitasi Badan Musyawarah (Bamus ) Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Kotobaru, Kabupaten Lima Puluh Kota ,Sumbar dengan sekelompok warga masyarakat tentang laporan jalan rabat beton di Jorong Pasar Baru Nagari Pangkalan tidak membuahkan hasil.

Keputusan apapun sebut Walinagari Pangkalan Rifdal DT Laksamano sekelompok orang yang melaporkannya disayangkan tidak fokus pada satu persoalan bahkan merembes kemana-mana. Hal ini disampaikan Walinagari kepada wartawan, Rabu,(4/9/2019) Sore.

Walinagari pangkalan Rifdal DT Laksamano, yang dihubungi melalui ponselnya 08527454XXX, menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan oleh sekelompok warga masyarakat yang mengatas namakan masyarakat nagari pangkalan tersebut sangat kurang pas dan tidak membahas kepada akar persoalan yang sudah mereka laporkan tersebut.

Mediasi yang difasilitasi Bamus nagari pangkalan atas laporan jalan rabat beton di jorong pasar baru nagari pangkalan kepada pihak hukum adalah tidak sangat tidak sesuai laporan dengan kondisi dan fakta yang sebenarnya terjadi.

Sebagai contoh masak hanya 18 orang saja yang bertindak mengatas namakan sebagai suara dari warga masyarakat nagari Pangkalan secara keseluruhan, lalu kemudian katanya masyarakat pangkalan tidak akan memaafkan Walinagari.

Saya hanya mintak diralat saja laporan tersebut yang tidak memaafkan Walinagari pangkalan tersebut masyarakat yang mana, dan terus kemudian waktu pemulihan Walinagari Pangkalan (Pilwana) kemaren toh saya dipilih oleh warga masyarakat,” jelasnya..

Dikatakan Walinagari Masak yang dilaporkan soal Jalan rabat betton di jorong pasar baru nagari pangkalan, setelah difasilitasi oleh Bamus nagari pangkan saat rapat rapat pertemuan untuk memediasi yang disampaikan melenceng lagi soal PT SRI pabrik Gambir dan soal pasar Pangkalan. “Kenapa tidak fokus saja kepada persoalan yang dilaporkan saja jangan melenceng dan merembes kemana-mana,” kilahnya.

Sementara ditempat terpisah seorang perwakilan warga Abdul Azis, mengatakan bahwa undangan Bamus nagari pangkalan untuk memediasi warga masyarakat yang telah melaporkan soal ada dugaan indikasi pengerjaan proyek rabat beton di jorong pasar baru nagari pangkalan tidak transparan dan terkesan tertutup kepada masyarakat.

“Melainkan hanya segelintir orang tertentu saja yang dapat mengetahui soal pelaksanaan proyek dana deasa di nagari pangkalan, dan ini sangat bertentangan sekali dengan perintah dan arahan dari bapak Presiden kita Jokowi bahwa masyarakat wajib mengawasi tentang penggunaan dana desa tersebut,”ujarnya Abdul Aziz Ketua LPM yang dinon aktifkan atau diganti serta diberhentikan sepihak oleh Walinagari pangkalan

Menurut Abdul Azis bahwa ada laporan dugaan penyimpangan Dana Desa tentang pembuatan jalan rabat beton di jorong pasar baru kenagarian pangkalan Tahun 2019 yang tidak adanya keterbukaan informasi atau transparansi ke publik atau masyarakat.

Dimana pembangunan jalan rabat Beton tersebut telah selesai dikerjakan satu Minggu menjelang Ramadhan 1440 H kemaren, ternyata sudah ada yang tidak dengan permukaan sudah digenangi oleh air. disiniada dugaan dari warga masyarakat pengerjaan Rabat Beton tersebut tidak sesuai dengan Spek dan RAB yang kurang transparan warga masyarakat awam bisa mengetahuinya.

Bahkan didalam penyusunan pembentukan TPK diduga tidak melibatkan LPM di nagari, dan pengerjaan proyek tersebut diduga berdasarkan KKN atau Nepotisme oleh pemerintahan nagari pangkalan.

Abdul Azis lebih jauh menyampaikan kepada wartawan ia sebagai ketua LPM ketika itu tidak pernah dilibatkan dalam hal pengelolaan keuangan dan transparansi kepada publik.

“Dalam rapat mediasi dengan warga masyarakat yang di fasilitasi Bamus nagari pangkalan kecamatan Pangkalan koto baru mengajukan 13 poin tuntutan terhadap pemerintahan nagari pangkalan mellalui Bamus nagari sebagai fasilitator untuk menghadirkan warga masyarakat.” ujarnya.

Adapun ke 13 poin itu;

1.Masyarakat menginginkan adanya transparasi terhadap kegiatan Dana Desa. seperti Transparansi RAB

2.Pembangunan tetap dilaksanakan tetapi orang-orang yang terlibat di dalamnya bukan satu orang yang sama.

3.Pelaksanaan kegiatan Dana Desa harus masyarakat jorong setempat.

4.Untuk pelaksanaan kegiatan Dana Desa dengan menyerahkan pada orang yang sama

5.Pembangunan yang ada di nagari harus
sesuai petunjuk teknis dan aturan yang ada
.
6.TPK untuk kegiatan Dana Desa harus di tunjuk melalui musyawarah.

7.Jika pemerintah nagari tidak melakukan sesuai aturan maka masyarakat peserta rapat mediasi. akan menggugat kembali

8.Jangan mengesampingkan masyarakat yang punya potensi.

9.Koordinasi Kepala Jorong dengan Bamus harus ditingkatkan terhadap permasalahan apapun yang ada di jorong.

10.Wali nagari hanya mengundang masyarakat sepihak atau masyarakat yang protes terhadap PT Sri.

11.Masyarakat tidak mau berdamai dan proses hukum akan tetap berlanjut.

12.Masyarakat berpendapat bahwa yang dirugikan negara jadi biarlah negara yang memproses.

13.Perwakilan peserta rapat mediasi tidak menerima penggantian ketua LPM oleh pemerintah nagari secara sepihak tanpa musyawarah.

Lebih lanjut Abdul Aziz sebagai perwakilan atau pembicara pada saat Rapat mediasi yang di fasilitasi Bamus nagari pangkalan yang hadir lebih kurang 30 orang dari 40 orang yang diundang oleh Bamus dalam acara rapat acara mediasi.r(Mus)

About ZP NHO

Pos-pos Terbaru




loading...

adnow

Komentar Terbaru

    x

    Berita Lain

    Kodim 0304/Agam melaksanakan kegiatan simulasi pengangkatan Keramba Jaring Apung ( KJA ) Danau Maninjau

    Agam, News Hanter.com- Komandan Kodim 0304/Agam Letkol lnf Victor Andhika Tjokro, SIp ...

    0 pengunjung sedang aktif sekarang
    0 tamu, 0 anggota
    Semua waktu: 343 pada 10-23-2015 02:12 am UTC
    Maks pengunjung hari ini: 0 pada 12:00 am UTC
    Bulan ini: 0 pada 09-01-2019 12:00 am UTC
    Tahun ini: 0 pada 01-01-2019 12:00 am UTC