Home / breaking / Pejabat Dan Pemborong Tapal Batas,Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara Dan Denda 1 Milyar

Pejabat Dan Pemborong Tapal Batas,Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara Dan Denda 1 Milyar

Palembang Newshunter.com- Empat terdakwa dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gerbang (tapal) batas antara Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang  telah terindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp505 juta dari pagu anggaran senilai Rp1,5 milyar, melalui pos anggaran Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang tahun 2013 menjalani sidang perdana di PN Palembang Klas 1A Khusus, kemarin (12/8).

Keempatnya, Khairul Rizal,ST,MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta ketiga terdakwa lain dari pihak ketiga masing-masing Ichsan Pahlevi,SE, Asmol Hakim,ST dan Ahmat Thoha,SE duduk di kursi pesakitan di persidangan dengan agenda mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam dakwaannya yang dibacakan secara bergantian oleh tiga JPU Seksi Pidsus Kejari Palembang ini dimana berkas keempat terdakwa terpisah terdakwa Khairul selaku PPK pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang-Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor. 800/006/DPU-CKP/II/2013 tanggal 2 Pebruari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2013.

Terdakwa bersama saksi Ichsan ,Thoha  dan saksi Asmol pada Selasa, 30 Juli 2013 sampai Senin, 9 Desember 2013 bertempat di Jln. Gubenur H. A. Bastari- Jakabaring, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang atau yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang.

“Di tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Perumahan Kota Palembang melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang-Kabupaten Ogan Ilir yang berlokasi di Jln. Gubenur H. A. Bastari- Jakabaring, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dimana dana pekerjaan tersebut bersumber dari APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1,5 milyar,” urai JPU Herry saat membacakan dakwaannya dihadapan majelis hakim dengan hakim ketua Kamaluddin,SH dibantu dua hakim anggota ini, kemarin (12/8).

Sementara, untuk Perencanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang-Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan oleh CV.Cita & Citra melalui Yon Rosandi (Alm) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 89.000.000,- Hasil dari pelaksanaan Kontrak Perencanaan tersebut berupa Gambar Rencana Pekerjaan/DED (Detail Engineering Design), Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 4 lokasi Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Laporan Awal, serta Laporan Akhir, dan untuk 1 (satu) Rencana Anggran Biaya (RAB) khususnya Rencana Anggran Biaya (RAB) Gerbang Batas Kota Palembang – Ogan Ilir yang berlokasi di Jakabaring Kec. SU. I Palembang yaitu sebesar Rp. 1.496.779.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik unit pidkor Satreskrim Polresta Palembang diduga proyek pembangunan gerbang batas ini tidak sesuai dengan RAB dan berpotensi merugikan keuangan negara yang setelah dihitung tim BPKP Perwakilan Sumsel jumlahnya mencapai hingga Rp505 juta dari pagu proyek senilai Rp1,5 milyar.

Keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan lebih subsidair pasal 9 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, uang kerugian negara senilai Rp505 juta telah dikembalikan kepada penyidik Pidsus Kejari Palembang beberapa waktu lalu. Sidang akan dilanjutkan Senin (19/8) mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi sejumlah lebih dari 20 orang belum termasuk saksi ahli.

Sementara itu, kepada awak media usai persidangan kemarin (12/8) Kasi Pidus Kejari Palembang Andi Utama,SH,MH Kasubsi Penuntutan, Hendy,SH menyatakan saat ini keempat terdakwa ditahan di LP Pakjo.

Terkait pengembalian uang ke kas negara oleh terdakwa akibat dari kasus ini, Hendy menegaskan hal ini bisa saja menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam tuntutan JPU namun tidak menghilangkan pidananya.(zam)

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun

Pos-pos Terbaru




loading...

adnow

Komentar Terbaru

    x

    Berita Lain

    Kejari Pali Musnahkan Barang Bukti dari 28 Perkara Dari Narkoba Hingga Senjata Api

    PALI -Newshanter.com. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melakukan ...