Home / breaking / Ribuan Pengusaha Kuliner di Palembang Siap Demo ke Kantor Walikota. Tolak Kebijakan Pajak 10 Persen
Rapat disebuah Rumah Makan/ Foto IST

Ribuan Pengusaha Kuliner di Palembang Siap Demo ke Kantor Walikota. Tolak Kebijakan Pajak 10 Persen

PALEMBANG Newshanter.Com-Kebijakan Walikota Palembang banyak menimbulkan protes warga masyarakat Kota Palembang. Diantaranya dengan pengenaan pajak 10 persen terhadap pengusaha kuliner ,membeli pecel lele, pempek dan nasi bungkus Padang juga dikenai pajak, bahkan di rumah makan dan restoran tersebut dipasang dipasang alat e-tax. Hal itu tentu saja menimbulkan gejolak di kalangan pengusaha kuliner. Sebab tidak semuanya usahanya sudah besar dan sukses ada yang masih tahap merintis.

Pengusaha kuliner yang menolak kebijakan Pemkot yang dinilai tidak berpihak pada rakyat itu semakin besar. Ribuan pelaku usaha kuliner siap ‘mengepung’ Kantor Walikota Palembang untuk menuntut penghapusan pajak 10 persen dan pembatalan pemasangan e-tax di tempat usaha mereka. Hak ini kebulatan tekad dan merupakan hasil musyawarah para pelaku usaha kuliner, Jumat (9/8/2019),di salah satu rumah makan Padang di sekitar Km5 Palembang.

Hadir dalam musyawarah tersebut para ketua asosiasi pelaku usaha dan para pelaku usaha kuliner seperti pedagang bakso, pedagang mie ayam, pedagang pempek, pedagang nasi padang dan pedagang pecel lele.

“Keluhan para pelaku usaha kuliner ini sudah kita sampaikan, kepada DPRD Kota Palembang, Ombudsman Sumsel bahkan pada ulama Maspuro juga sudah kita laporkan. Namun hingga sekarang belum ada hasil malahan pihak Pemkot Palembang kesannya semakin keukeuh dengan kebijakan mereka. Tidak ada respon sama sekali terhadap apa yang kita lakukan selama ini,bahkan untuk diolog saja,mereka terkesan menutup diri dari kami,” Kata Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP), Idasril,SE,SH,MM.

Dikatakan Dasril, seharusnya Pemkot bijak menanggapi tuntutan pelaku usaha kuliner ini. ” Jangan sampai menunggu mereka ramai-ramai mendatangi kantor Walikota Palembang. Batalin saja dulu pajak 10 persen itu dan pemasangan e-tax serta lakukan sosialisasi. Klasifikasi pengusaha yang berhak dikenakan e tax jangan digeneralisasi , hal ini tentu saja tidak adil, “tegas Dasril .

Sekretaris FK-PKBP, Febri Irwansyah Al- Lintani, merasa heran dengan kebijakan Pemkot Palembang . Sebab jelas dikatakan dalam perdanya pajak restoran dan hotel namun yang disasar adalah para pedagangnya. ” Bila ingin mensurvey harusnya yang disurvey itu para konsumen bersedia tidak mereka di kenakan pajak,”ujar Febri yang juga ketua DKP Kota Palembang ini.

Jangan dengan alasan menaikan PAD, masih kata Febri, masyarakat kecil yang diperas. “Ini jelas ini merugikan konsumen dan pemilik usaha kuliner. Masak konsumen yang berpenghasilan rendah seperti buruh, sopir dan pengganguran di kenakan pajak. Mereka inilah yang selalu belanja nasi bungkus di rumah makan padang,”keluh Febri.

Ridwan Hayatudin,SH,MH, Penasehat FK-PKBP juga mengatakan hal yang sama. Bahkan dengan tegas Ridwan mengatakan pihak Pemkot Palembang sembrono dalam hal ini. Ridwan juga menganjurkan selain melakukan demo besar-besaran, pihaknya juga yang menjabat sebagai Ketua PPRM (Persatuaan Pengelolah Rumah Makan Padang) Kota Palembang menganjurkan untuk menggugat Perda dan Perwali ke PTUN Palembang.

“Bila walikota tidak merespon tuntutan kita, kita siap demo secara besar-besaran dan kita juga siap untuk melakukan gugatan terhadap Perda dan Perwali Kota Palembang yang memberatkan para pelaku usaha kuliner ini,”katanya.

Senada dengan Ridwan, Ketua Bang Japar Sumsel, Iskandar Beny Sabeni, mengatakan siap menurunkan anggota Bang Japar hingga 100 orang bila pemkot lamban merespon tuntutan pelaku usaha kuliner di Kota Palembang. Bahkan dia mengusulkan untuk melakukan class action terhadap kebijakan pemkot yg memberatkan pelaku usaha kuliner kota palembang.

“Lakukan class action karena yang dirugikan bukan hanya pedagang tapi juga konsumen kelas bawah. Kami juga sudah koordinasi dengan pengurus aliansi konsumen bersatu yaitu wadah para konsumen yang merasa diberatkan dengan pajak ini dan mereka mendukung aksi yang akan diadakan nanti sebelum hari kemerdekaan nanti,”tegas Beny.

Humas FK-PKBP, H Imron sangat berharap kepada ulama Maspuro untuk segera menyampaikan keluhan pelaku usaha kuliner kepada Walikota Palembang. Dia khawatir nanti terjadi apa-apa di lapangan karena ini menyangkut periuk nasi.”Kita sudah lapor juga ke ulama Maspuro, dan para ulama kita ini menjanjikan 1 atau 2 hari ini untuk disampaikan ke Walikota Palembang terkait keluhan pengusaha kuliner di Kota Palembang,” pungkasnya.

 

Pajak 10 Persen Hanya Berlaku Untuk Usaha Yang Beromset Tinggi

Kepala BPPD Kota Palembang Sulaiman Amin sebelumnya kepada wartawan mengatakan, penerapan pajak 10 persen berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka penerapan pajak untuk nasi bungkus dan pempek hanya dikenakan untuk usaha yang beromzet tinggi, jadi bukan untuk pedagang pempek atau penjual nasi bungkus yang masuk dalam kategori Usaha Kecil dan Usaha Mikro,(UMKM).

“Jadi masyarakat jangan terprovokasi, karena penerapan pajak 10 persen bukan disasar kepada pedagang pempek dan penjual nasi bungkus yang masuk kategori UMKM,” tegas Sulaiman Amin kepada wartawan, Minggu (o4/08/2019)

Sulaiman menjelaskan, beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palembang untuk memasang tapping box kepada sejumlah restoran dan rumah makan. Tapping box itu sendiri merupakan sebuah alat untuk monitoring transaksi usaha secara online, dipasang di mesin kasir untuk merekam setiap transaksi yang terjadi.

Rekomendasi ini muncul setelah KPK melihat adanya potensi kebocoran pajak restoran dan rumah makan di seluruh Indonesia, termasuk juga di Palembang. Dengan pemasangan alat tersebut, diharapkan potensi kebocoran pajak dari para wajib pungut yang mengemplang pajak dapat diminimalisir.

“Dengan pemasangan alat ini, jumlah transaksi dan besaran pajak yang harus disetorkan akan lebih transparan. Selain itu pula, dengan penerapan sistem ini, antara pengusaha dan pegawai pajak tidak lagi berinteraksi langsung. Setoran pajak hasil penghitungan antara wajib pungut yang dipantau dengan perekaman tapping box dapat langsung disetorkan kepada bank,” ujarnya.

Sulaiman amin

Dirinya berharap, upaya Pemerintah Kota Palembang untuk optimalisasi pajak dapat didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Jangan sampai simpang-siurnya informasi di masyarakat ditunggangi oleh para oknum pengusaha curang pengemplang pajak.

Tempat usaha yang tidak bersedia dipasang alat e-tax dan disampling omsetnya, patut kita curigai melakukan penggelapan pajak, karena alat e-tax berupa Tablet/TMD (Transaction Monitoring Device) justru berfungsi untuk merekam dan memastikan berapa uang rakyat yang sudah dipungut oleh Wajib Pungut melalui pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir dan pajak hiburan agar benar-benar dapat masuk ke kas Daerah Kota Palembang secara transparan.

“Dalam pengenaan pajaknya kami juga melakukan survei dan analisa terlebih dahulu. Hanya rumah makan dan restoran yang sudah memenuhi kriteria sesuai aturan saja yang dikenakan pajak dan dipasang alat e-tax ,” ujarnya.(*/01)

 

 

 

 

About ZP NHO

Selalu Siap dalam bentuk apapun

Pos-pos Terbaru




loading...

adnow

Komentar Terbaru

    x

    Berita Lain

    Gelar Acara Tatap Muka, Kapolres Kampar Beri Arahan Kepada Bhayangkari, Polwan dan ASN

    BANGKINANG KOTA,newshanter.com – Sabtu pagi (14/12/2019) bertempat di Gedung Serbaguna Polres Kampar ...