Home / breaking / Sidang Komisioner KPU Palembang. Kebiro Teknis KPU :Tidak memilih adalah hak pemilih, maka tidak bisa dipersoalkan
dua saksi Dr Sri Sulastri dan Dr Ridwan membrikan kesaksian

Sidang Komisioner KPU Palembang. Kebiro Teknis KPU :Tidak memilih adalah hak pemilih, maka tidak bisa dipersoalkan

PALEMBANG Newshanter.com- Sidang ketiga dugaan tindak pidana pelangaran Pemilu dengan menghadirkan lima terdakwa Komisioner KPU Palembang di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Selasa (09/07/2019) menghadirkan Saksi Ahli Dr Sri Sulastri (Universitas Muhamadiyah Palembang) dan Dr Ridwan (Universitas Siwijaya) dan saksi yang meringankan dari KPU Pusat Yakni Kepala Biro Teknis Sekretariat Jendral KPU, Nur Syarifah.

Nur Syarifah, dalam kesaksianya menjelaskan mekanisme Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada sidang kasus tindak pidana pemilu dengan terdakwa lima orang Komisioner KPU Palembang.

“PSL dilaksanakan apabila ada sebagian tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara yang karena gangguan kerusuhan, bencana alam serta lain-lain sehingga tidak dapat dilanjutkan,” kata Syarifah.

Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntun Umum (JPU) terdiri Yuliyati Ningsih.Riko Budiman, Ursula Dewi dan Indah Komalasari, mempertanyakan syarat-syarat dilaksanakannya PSL terutama status ‘penundaan’ yang tercantum dalam undang-undang.

Menurut Nur Syarifah, tahapan pemungutan suara pada 17 April 2019 yang dimulai pukul 07.00 – 13.00 WIB dapat ditunda jika terjadi gangguan, di mana selama penundaan tersebut KPPS menyiapkan logistik sembari memastikan DPT yang belum memilih melalui form C7.

Penundaan pemungutan suara merupakan tanggung jawab KPPS, kata dia, KPPS harus berkoordinasi dengan pengawas TPS untuk diteruskan ke PPK mengenai penundaan pemilihan dan disampaikan ke KPU.

Lalu setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari PPK selanjutnya melakukan verifikasi ke TPS dengan menghitung sisa DPT, dari proses itu KPU menetapkan Surat Keputusan Penundaan pemungutan suara dan akan dilanjutkan dengan PSL pada hari tertentu.

PSL membutuhkan proses waktu tertentu karena KPU Kabupaten/kota harus berkoordinasi ke KPU RI mengenai kebutuhan logistik untuk PSL, jika sudah terpenuhi maka KPPS mencetak ulang C6 (undangan) lalu disebarkan.

“Yang diundang pada PSL adalah pemilih DPT yang belum memilih,” lanjutnya.

Mengenai warga yang tidak menghendaki melanjutkan pencoblosan, menurutnya hal itu dimungkinkan karena memang warga tidak mau mencoblos lagi.”Tidak memilih adalah hak pemilih, maka tidak bisa dipersoalkan,” tegasnya.

Ia menegaskan jika keputusan KPU Palembang melaksanaan PSL dapat diterima meski tidak mengakomodasi rekomendasi Bawaslu karena KPU telah memverifikasi dan mengidentifikasi TPS-TPS.

Di antara hasil verifikasi KPU Palembang bahwa di TPS rekomendasi Bawaslu tidak terdapat penundaan atau penghentian pemungutan suara sebagaimana yang disyaratkan UU 7 Tahun 2017.

“Selain itu rekomendasi Bawaslu masuk pada 25 April meminta PSL di beberapa TPS, di mana syarat PSL adalah penundaan pencoblosan, lalu bagaimana mau ditunda sedangkan pencoblosan sudah selesai?,” kata Syarifah.

Setelah memberi kesaksian, Nur Syarifah merasa poin-poin yang ditanyakan majelis hakim saat persidangan belum menyentuh secara komprehensif permasalahan PSL, tetapi ia juga menolak menjelaskan lebih rinci polemik PSL karena hal itu sudah masuk pokok perkara dan ia merasa tidak berhak berkomentar.

Namun ia berharap penjelasannya dihadapan majelis hakim dapat meringankan kelima terdakwa yakni Eftiyani (Ketua), dan Yetty Oktarina, Abdul Malik, Alex Barzili, dan Syafarudin Adam (anggota)

PSL sebagai bagian dari pemilu tetap harus dilakukan

Sebelumnya dua saksi ahli hukum pidana dari universitas Muhammadiyah Palembang Dr Sri Sulastri dan Dr Ridwan ahli tatanegara dari universitas Sriwijaya, yang dihadirkan JPU. Seorang kuasa hukum terdakwa sempat dibuat bungkam oleh saksi ahli Sri Sulastri.

Tepatnya saat membahas persoalan terkait surat pernyataan yang ditandatangani ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan menyatakan bahwa Pemilu berlangsung lancar.

“Itu yang menandatangani adalah ketua KPPS dan bukan warga. Apakah hak suara saya bisa diwakilkan orang lain,” tegas Sri saat menjawab pertanyaan seorang kuasa hukum terdakwa.

Saat ditemui setelah persidangan, Sri menjelaskan bahwa menurutnya, sedari awal adanya surat pernyataan yang menyatakan pemilu berjalan lancar adalah sebuah bentuk tindakan sepihak.

Mestinya, kalaupun memang dibuat surat pernyataan, surat tersebut haruslah ditandatangani oleh masing-masing warga. Bukan diwakilkan oleh ketua KPPS.

“Itu kenapa saya tadi bilang ke kuasa hukumnya, apakah bisa hak suara saya diwakilkan orang lain,”ucapnya.

Termasuk dengan alasan KPU Palembang yang tidak mengadakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

Alasannya karena ada penolakan dari beberapa warga, itu merupakan bagian dari tindakan sepihak.

Sri juga mengungkapkan bahwa pernyataan yang ditandatangani warga memang menyatakan bahwa pemilu berlangsung lancar. Namun tidak ada pernyataan yang menuliskan menolak dilakukannya PSL.

“Jadi KPPS jangan dijadikan objek. Arah dari terdakwa mengarah pada yang menjadi pemberat untuk melakukan PSL karena ada warga yang menolak, padahal perkara ini tidak mengarah ke sana,”ujarnya.

Dia menegaskan, semestinya, apapun kendala yang terjadi, PSL sebagai bagian dari pemilu tetap harus dilakukan. Walaupun nantinya saat diselenggarakan tidak ada satupun warga yang hadir.

“Kalau memang sudah dilakukan dan misalnya tidak ada satupun warga yang hadir, KPU akan buat pernyataan bahwa kewajiban sudah dilaksanakan tapi tidak berhasil karena tidak ada warga yang ke TPS. Tapi ini kan penyimpangan, dari rekomendasi pawascam mestinya sebanyak 70 TPS dilakukan psl, menurun drastis jadi 13 TPS dengan alasan penolakan warga,”ujarnya.

Karena apabila tidak dilakukan maka akan berbenturan dengan peraturan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Selain itu, perbuatan para terdakwa juga sudah masuk dalam tindakan pidana. Hal ini karena ada banyak warga yang kehilangan hak pilihnya.

“Kekuarangan surat suara itu unsur kekelaian melaksanakan tugas karena tidak dicek. Tapi setelah ada rekomendasi untuk dilakukan PSL dan tidak dilakukan maka itu jadi unsur kesengajaan,”ujarnya.

“Meskipun yang saya tahu penyelanggara pemilu salah satu yang bertangung jawab adalah KPU. Tapi dilevel mana saya tidak tahu. Namun yang saya tahu DPT sudah ditambah 2 persen untuk menghindari kekurangan,”lanjutnya.

Menurut Sri pasal 510 dan pasal 554 undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu yang dijerat sudah tepat.

“Pasal 510 UU Pemilu, menuliskan barang siapa dengan sengaja menghilangkan hak suara warga. Sedangkan untuk Pasal 554 UU Pemilu itu menyatakan jika orang itu yakni penyelengaran. Saya rasa kedua pasal itu sangat tepat dikenakan pada para terdakwa,”ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Mualimin Pardi, saat ditemui selesai sidang mengatakan terkait surat pernyataan itu merupakan bagian dari proses verifikasi, klarifikasi dan identitas dari KPU terkait adanya usulan rekomendasi dari panwascam.

“Terkait adanya usulan dari pawascam untuk PSL di 70 TPS pada tanggal 20 April. Dan itu langsung ditindaklanjuti oleh KPU dengan keputusan tanggal 21 April yang isinya untuk melakukan identifikasi dan verifikasi, baru kemudian surat pernyataan itu muncul,”ujarnya.

Setelah mendengarkan keteragan para saksi ahli, Majelis Hakim menunda sidang Rabu (10/07/2019) dengan agenda mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Pelaksanaan sidang dugaan pelanggaran pemilu dengan terdakwa 5 komisioner KPU Palembang, Setiap sidang berlangsung dari pagi sampai malam.

Karena lamanya sidang pada sidang hari Senin (08/07/2019) salah seorang anggota majelis hakim yakni Subur Susatyo SH MH sampai mengalami Vertigo.

“Hakim subur mengalami Vertigo. Tadi juga beliau minum obat selepas salat mahgrib karena vertigonya kambuh. Ini barusan Hakim subur bilang sudah tidak kuat.

Sehingga sidang dilanjutkan besok (hari ini) karena alasan kesehatan,” ujar ketua majelis hakim Erma Suharti SH MH saat mengakhiri proses persidangan Senin (08/07/2019).(*/fil)

 

About ZP NHO




loading...

adnow

Komentar Terbaru

    x

    Berita Lain

    Tipu Korban Masuk Polwan, Oknum Satpol PP Banyuasin terancam 4 tahun penjara

    Palembang – Newshunter.com – Lantaran mengimingi Korbannya dapat lulus menjadi Polisi wanita ...

    0 pengunjung sedang aktif sekarang
    0 tamu, 0 anggota
    Semua waktu: 343 pada 10-23-2015 02:12 am UTC
    Maks pengunjung hari ini: 0 pada 12:00 am UTC
    Bulan ini: 0 pada 07-01-2019 12:00 am UTC
    Tahun ini: 0 pada 01-01-2019 12:00 am UTC