Home / Advertorial / Optimalkan Penerimaan Pajak, KPK RI Programkan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Sumsel

Optimalkan Penerimaan Pajak, KPK RI Programkan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Sumsel

Optimalkan Penerimaan Pajak, KPK RI Programkan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Sumsel* Pemprov. Sumsel dan 17 Kabupaten/Kota Teken MoU dengan Kanwil Ditjen Pajak dan Kanwil BPN Provinsi Sumsel

PALEMBANG-Newshanter.com. Gubernur Sumatera Selatan H.Herman Deru mengharapkan akan terjadi optimalisasi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak. Caranya melalui pengelolaan dan penataan aset yang baik terutama terkait dengan aset tanah dengan tetap menitikberatkan pada sertifikasi tanah dan lahan.

“Melalui penandatanganan kesepakatan bersama ini. Kita harapkan akan ada payung hukum bagi terlaksananya kerjasama peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak negara dan daerah. Kedepannya akan di capai kenaikan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. Namun peningkatan tersebut jangan sampai membebani rakyat,” tegas Gubernur.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam sambutannya ketika memberikan sambuatan pada acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan Bupati/Walikota se- Prov. Sumsel dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah dan dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel tentang Kerjasama Bidang Pertanian bertempat di Griya Agung Palembang, Kamis (23/5/2019).

Lebih lanjut Herman Deru menegaskan, melalui kegiatan ini diharapkan akan ada kenaikan pendapatan dari sektor pajak melalui pengawasan yang ketat. Dalam hal ini melibatkan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) untuk mengawal, dimana diharapkan jika tadinya wajib pajak tidak mau membayar akan membayar karena ada KPK.Termasuk upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dengan melibatkan peran Ditjen Pajak. Dimana Ditjen Pajak akan memberikan bimbingan bagi petugas pajak baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota.

“Saya ucapkan terimakasih atas diinisiasinya acara ini. Kita harapkan ada kenaikan kepatuhan dari masyarakat. Namun jangan sampai bocor. Tidak ada gunanya ada kenaikan kalau bocor. Jelas ini nantinya mesti akan ada dampak positif terhadap kenaikan pendapatan sektor pajak dan retribusi. Seperti di kota Palembang,” tegasnya.

Terkait dengan Kerjasama Bidang Pertahanan Pertanian dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Gubernur H. Herman Deru menegaskan, melalui kerjasama tersebut akan ada kesamaan persepsi akan pentingnya pendataan aset bagi Kabupaten/kota baik milik pemerintah maupun bagi masyarakat. Mengingat sudah banyak terjadi kasus masyarakat yang dirugikan oleh tumbuhnya usaha perkebunan akibat data dan bukti kepemilikan yang tidak akurat.

“Begitu juga tanah-tanah milik pemerintah. Tadi sudah saya singgung. BUMN juga harus memberikan edukasi pada masyarakat seperti di sekitar rel kereta api. Kiri kanan rel itu batasnya 50 meter milik PT KAI. Namun nyatanya plang-plangnya tidak ada. Jadi masyarakat membangun. Setelah dibangun, nanti PJKA butuh membongkar dan mengganti lagi. Nah ini artinya kasus seperti ini kedepan akan kita benahi,” tambah Gubernur.

Sementara itu Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang dalam jumpa persnya usai memberikan arahan dalam Kesepakatan bersama antara Gubernur beserta Bupati/Walikota dengan Kanwil Ditjen Pajak Sumsel dan Babel dan Kanwil BPN/ATR Sumsel kali ini menegaskan, saat ini KPK RI sudah membentuk 9 Korwil di seluruh Indonesia. Yang akan menjalankan berfungsinya sebagai upaya pencegahan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terintegrasi bidang pendapatan daerah di Provinsi Sumsel.

“Kedepan bagaimana kita membangun persepsi wajib pajak menjalankan kewajibannya. Dan pengelola pajak juga menjaga kepercayaan masyarakat tersebut,” tegas Saut.

Dia menilai keberadaan Bank Pembangunan Daerah sangat penting dan harus menjadi bank yang profesional karena bank daerah marwahnya pemerintah daerah dan pegawai negeri.

Dia juga menjelaskan pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan anak-anak. Mengingat anak zaman sekarang lanjut dia, mengukur seseorang dari barang yang dimiliki. Karena itu perlu diberikan pendidikan mengukur seseorang dengan integritas.

“Ketika harta atau barang yang jadi ukuran, bahaya dengan anaknya kita. Tapi ukurlah seseorang itu dengan integritasnya seperti jujur, adil dan seterusnya. Itu merupakan suatu kelebihan seseorang yang harus dihargai,” tandasnya.(adv)

About ZP NHO




loading...

adnow

Komentar Terbaru

    x

    Berita Lain

    Bupati Kampar terima 495 Mahasiswa KKN UNRI untuk 50 Desa

      Bangkinang Kota newshanter.com – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto membuka secara ...

    0 pengunjung sedang aktif sekarang
    0 tamu, 0 anggota
    Semua waktu: 343 pada 10-23-2015 02:12 am UTC
    Maks pengunjung hari ini: 0 pada 12:00 am UTC
    Bulan ini: 0 pada 06-01-2019 12:00 am UTC
    Tahun ini: 0 pada 01-01-2019 12:00 am UTC